Deskripsi Lengkap

Skripsi
No. Panggil : 0022-2020/ESK-HI Mir f
Judul : Feminisasi Kemiskinan dalam Perspektif Global
Pengarang : Mira Tania Aulia
Strata :
Pembimbing : Asra Virgianita
Fakultas :
Tahun : 2020
Open/Membership :
Ketersediaan
Nomor Panggil No. Barkod Ketersediaan
0022-2020/ESK-HI Mir f 0022-2020/ESK-HI TERSEDIA
Ulasan Anggota
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 76799
Sampul
Abstrak
Feminisasi kemiskinan ialah suatu fenomena yang menggambarkan kemiskinan pada perempuan terkait dengan hak akses dan kesempatan ekonomi.. Konsep ini meliputi pembahasan mengenai dimensi jender dalam kemiskinan yang menciptakan kesenjangan. Studi ini memetakan faktor pendorong dilihat dari persamaan asumsi dasar masing- masing pemikiran permasalahan kemiskinan yang universal, khususnya di Negara Dunia Ketiga. Dalam melihat isu feminisasi kemiskinan, penulis mengangkat isu Buruh Migran Indonesia dan perdagangan manusia untuk melihat fenomena kemiskinan pada perempuan. Kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu poverty as state dan poverty as process. Studi ini juga menganalisis strategi pembangunan dalam perspektif jender, yaitu Women in Development (WID), Woman and Development (WAD) dan Gender and Development (GAD). Studi ini menjelaskan perkembangan feminisasi kemiskinan dalam hubungan internasional dan bagaimana respons kebijakan dalam strategi pembangunan yang ada. Studi ini menggunakan metode taksonomi konseptual dalam pengelompokan literatur. Pembahasan dibagi menjadi tiga yaitu; (1) perkembangan literatur konsep feminisasi kemiskinan dan intersectionality, (2) perkembangan strategi pembangunan oleh PBB terkait dengan feminisasi kemiskinan dan (3) perdebatan, konsensus, dan kesenjangan literatur. Intersectionality merupakan konsep utama yang digunakan penulis untuk menjawab isu feminisasi kemiskinan. Bentuk penindasan yang didasari oleh jender, ras, dan etnis mengalami interseksi dan membentuk sebuah matrix of domination. Penulis menyimpulkan bahwa matrix of domination adalah faktor pendorong feminisasi kemiskinan yang seharusnya menyertakan efektivitas kebijakan sebagai nilai fundamental dalam perubahan. Berdasarkan hal ini, diperlukan integrasi dalam analisis kesejahteraan perempuan melalui individu, lembaga di tingkat negara, dan dorongan sistem internasional seperti PBB.