Ditandatanganinya Perjanjian Paris oleh pihak Indonesia menandakan bahwa Indonesia setuju untuk mendukung upaya global dalam menghadapi perubahan iklim melalui komitmen iklimnya dengan cara menurunkan emisi gas rumah kaca. Namun, hal ini tidaklah selaras dengan dicanangkannya proyek pembangunan PLTU-B 35.000 MW oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015 yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional dan meningkatkan perekonomian negara karena mega proyek tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang besar dari pembakaran batu bara yang berlebih. Selain itu, penggunaan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik juga memberikan dampak negatif yang dapat merusak lingkungan dan mengancam kesehatan serta perekonomian masyarakat. Melihat keadaan ini, beberapa NGO lingkungan di Indonesia yaitu Greenpeace Indonesia, 350.org Indonesia, WALHI, dan JATAM berjejaring dengan NGO Internasional yaitu 350.org global dan membentuk Koalisi NGO Break Free From Coal. Koalisi ini dibentuk dengan tujuan untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan penggunaan batu bara dan menekan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah yang sesuai dengan komitmen iklim Indonesia dalam Perjanjian Paris dengan cara beralih dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Untuk mencapai tujuan itu, Koalisi NGO Break Free From Coal melancarkan aksi dan kampanye dari tahun 2016 hingga 2018. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Koalisi NGO Break Free From Coal dalam perlawanan terhadap proyek pembangunan PLTU-B 35.000 MW. Dalam menjawab pertayaan tersebut, penelitian ini merujuk pada pemaparan Transnational Advocacy Network dan Boomerang Pattern oleh Keck dan Sikkink (1998). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koalisi NGO Break Free From Coal telah berhasil menerapkan empat strategi advokasi (Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics) dengan baik namun hasil yang didapatkan belum efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap batu bara yang masih sangat tinggi, banyaknya musuh yang dihadapi, dan struktur pergerakan koalisi yang belum spesifik. Meskipun begitu, Koalisi NGO Break Free From Coal telah berhasil dalam menghambat proyek pembangunan PLTU-B 35.000 MW, mengeskalasi gerakan dan menghimpun kekuatan, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu perubahan iklim terkait dampak buruk batu bara.