Fenomena globalisasi yang mendorong urbanisasi dan penerapan kebijakan desentralisasi telah berdampak pada perubahan format diplomasi dari yang awalnya merupakan domain eksklusif milik pemerintah pusat menjadi lebih terbuka bagi pemerintah sub-unit negara. Hal itu mendorong kemunculan paradiplomasi, yakni kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah sub-unit negara untuk mengimplementasikan kebijakan luar negeri secara mandiri, guna meraih kepentingan khususnya di tingkat internasional. Salah satu sub-unit negara di Indonesia yang melakukan paradiplomasi adalah Kota Pekalongan sebagai UNESCO Creative City of Crafts and Folk Art. Tesis ini berargumen bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam paradiplomasi merupakan suatu hal yang signifikan, apalagi ketika isu yang digarap terkait dengan aspek sosial, budaya dan kreativitas. Oleh karena itu, tesis ini mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana keterlibatan elemen masyarakat sipil (civil society) dalam pelaksanaan paradiplomasi Kota Pekalongan di Jaringan Kota Kreatif UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) tahun 2014-2019? Guna menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan kerangka teori Transnational Municipal Networks (TMNs), Diplomasi Kota, Diplomasi Publik, dan Relasi Antar Aktor dengan metode penelitian kualitatif-studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradiplomasi Kota Pekalongan di UCCN sudah melibatkan elemen masyarakat sipil, namun dalam pelaksanaannya masih didominasi oleh aktor negara.