Program asesmen terpadu merupakan salah satu bagian dari kebijakan wajib rehabilitasi di Indonesia. Program ini ditujukan bagi para tersangka penyalahguna narkotika yang berkaitan dengan hukum untuk ditempatkan ke dalam rehabilitasi sebagai alternatif penghukuman penjara. Secara umum, terdapat dua jenis rehabilitasi di Indonesia, terdiri dari rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan. Kedua jenis rehabilitasi tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing baik dalam hal efektivitas maupun efisiensi. Untuk mencapai kedua hal tersebut, diperlukan penyesuaian antara jenis rehabilitasi dengan tingkat risiko yang dimiliki tersangka pada tahapan asesmen. Tujuan dari studi ini yaitu membahas peranan pengambilan keputusan program asesmen terpadu dalam menempatkan tersangka ke dalam setting rehabilitasi yang efektif dan efisien. Studi ini menggunakan analisis data sekunder berupa hasil rekomendasi asesmen terpadu yang dilaksanakan oleh BNNP DKI Jakarta tahun 2019. Sampel berjumlah 67 tersangka penyalahguna narkotika. Data ini terdiri dari beberapa variabel penilaian dan hasil rekomendasi asesmen terpadu. Salah satu kerangka teoritis yang akan digunakan dalam menilai kesesuaian jenis rehabilitasi dan risiko tersangka yaitu Client-Matching Protocol (CMP). Selain itu, studi ini menggunakan kerangka teori kriminologi seperti social learning theory dan social support sebagai pendukung dari analisis penulis. Studi ini menemukan adanya tersangka yang belum mendapatkan rekomendasi rehabilitasi sesuai dengan tingkat risiko yang dimilikinya (mismatched). Ketidaksesuaian antara jenis rehabilitasi dan tingkat risiko memiliki sejumlah dampak negatif, seperti peningkatan risiko residivisme dan relapse, serta tingginya beban biaya anggaran yang ditanggung oleh pemerintah. Hal ini tentunya membuat rehabilitasi menjadi tidak efektif dan efisien.