Jabatan Bupati merupakan jabatan birokrasi yang sah dan bersifat monopolitis dalam mengangkat atau memberhentikan pejabat yang ada dalam wilayah kewenangannya. Pengangkatan tersebut ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, serta persyaratan yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati dan stafnya yang memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan jual-beli jabatan, yang mana kerjasama antara Bupati dan stafnya dalam jual-beli jabatan ini digunakan mereka untuk meraih keuntungan pribadi. Tulisan ini disusun untuk menganalisis kasus jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati dan staf di kabupaten X dengan menggunakan konsep occupational criminal behavior.