Penelitian yang dibahas dalam tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan alasan Tun
Abdul Razak memilih melanjutkan dan memperkuat posisi kebijakan The 1961
Education Act sebagai upaya pemerintah mengatasi dampak kerusuhan rasial pada
13 Mei 1969. Alasan tersebut dapat dijelaskan melalui serangkaian kejadian yang
berkaitan dengan kerusuhan tersebut. Analisis penelitian dilakukan dengan
menggunakan teori nasionalisme-etnis karya Anthony D. Smith dan konsep
routinization of policy instrument milik Capano dan Lippi, tulisan ini juga berusaha
untuk mengidentifikasi karakteristik pemilihan pola routinization dalam
pengambilan kebijakan publik di Malaysia. Hal ini didasarkan atas pada
serangkaian kebijakan pendidikan dan kebahasaan yang dijalankan sebelumnya,
yakni The 1952 Education Ordinance dan The 1957 Education Ordinance. Selain
itu, Tun Abdul Razak juga menilai konsekuensi yang akan terjadi jika pemerintah
mengubah pendekatan kebijakan pendidikan dan kebahasaan yang ada pasca
kerusuhan 13 Mei 1969 maka stabilitas relasi antar etnis di masyarakat yang
diinginkan oleh elit politik Bumiputera-Melayu tidak akan tercapai serta akan
terjadi penyimpangan narasi nasionalisme etnis sebagai bentuk identitas nasional
yang ingin dicapai bahkan telah digunakan dalam setiap penerapan kebijakan
asimilatif di bidang pendidikan dan kebahasaan selama ini.
Deskripsi Lengkap