Aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja menuai banyak protes di masyarakat hingga mencapai eskalasi gelombang perlawanan yang cukup besar. Sayangnya, negara tidak memerdulikan kritik dari masyarakat, bahkan mereka mengancam keberadaan kebebasan berpendapat. Melalui aparat negara yaitu Kepolisian, mereka mengandalkan praktik kekerasan dan represi melalui berbagai cara pemolisian untuk menekan aksi massa. Pemolisian yang terjadi di antaranya dengan melakukan ancaman, intimidasi, kekerasan fisik dan mental, penangkapan tak berdasar yang dilakukan secara serampangan, dan terdapat upaya pengembangan narasi dari negara untuk mengkerdilkan gerakan aksi massa. Ternyata praktik kekerasan dan represi yang dilakukan oleh pihak kepolisian mendapatkan semacam justifikasi melalui legitimasi negara secara sistematis dan terstruktur. Upaya penekanan dan penyalahgunaan kekuasaan dimanfaatkan oleh negara untuk memberangus kritik masyarakat atas suara ketidaksetujuannya terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja. Penelitian ini berusaha menggambarkan praktik kekerasan dan represi yang dilegitimasi langsung oleh negara dan mengungkapkan pengabaian hak-hak masyarakat sipil di panggung demokrasi.