Aktor swasta (non-negara) telah menjadi suatu entitas yang penting kajian Hubungan Internasional. Pada periode pasca-Perang Dingin, seiring dengan fenomena globalisasi dan persebaran neoliberalisme, muncul aktor swasta yang bergerak secara transnasional. Para akademisi memberikan istilah tata kelola swasta transnasional sebagai gambaran terhadap peranan aktor swasta yang turut menetapkan standar, norma, dan aturan pada berbagai isu-isu. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur tentang tata kelola swasta transnasional. Dengan menggunakan metode taksonomi, tulisan ini mengelompokkan literatur berdasarkan bahasan dominan yang muncul, yakni: (1) aktor yang berperan dalam tata kelola swasta transnasional, (2) motif terbentuknya tata kelola swasta transnasional, (3) model kerja tata kelola swasta transnasional, dan (4) pandangan kritis terhadap tata kelola swasta transnasional. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk memetakan konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam bahasan topik ini. Selain itu, tulisan ini juga memetakan sejumlah tren dalam kajian tata kelola swasta transnasional, seperti persebaran asal penulis dan perspektif yang digunakan penulis. Karya Akhir ini menemukan beberapa konsensus, yakni menguatnya aktor swasta, tidak adanya bentuk tunggal dari tata kelola swasta transnasional, dan potensi negara dalam mempengaruhi dinamika tata kelola swasta transnasional. Sedangkan dari sisi perdebatan, terdapat perdebatan tentang telaah definisi dan konsep tata kelola swasta transnasional, legitimasi dan akuntabilitas, efektivitas, serta relasi negara dengan tata kelola swasta transnasional. Tulisan ini juga mengidentifikasi adanya dominasi oleh penulis yang berasal dari dunia utara. Adapun perspektif yang dominan dari para penulis tata kelola swasta transnasional adalah liberalisme. Karya Akhir ini kemudian memberikan rekomendasi agenda penulisan di masa mendatang dan menekankan pada upaya penulisan tata kelola swasta transnasional dengan perspektif yang beragam. Dari segi praktis, tulisan ini merekomendasikan agar Indonesia dapat memanfaatkan kapabilitas tata kelola swasta transnasional untuk pembangunan yang berkelanjutan, di samping tetap waspada terhadap otoritas swasta tersebut.