Tesis ini menganalisis fenomena penundaaan implementasi Lisensi FLEGT di Indonesia yang terjadi pada kurun waktu 2015 hingga 2016. Keterlibatan negara produsen kayu dalam FLEGT (Forest Law Governance, Enforcement and Trade), khususnya kemitraan VPA (Volutary Partnership Agreement), seringkali diatribusikan sebagai upaya mendapatkan akses pasar akibat mekanisme kerja berbasis pasar yang digunakan dalam rezim politik kehutanan internasional tersebut. Namun pada tahapan akhir negosiasi kerjasama tersebut, Indonesia justru mengeluarkan kebijakan di level nasional yang bersifat kontraproduktif dan berimplikasi terhadap penundaan penyetaraan SVLK (Sisten Verifikasi Legalitas Kayu) sebagai Lisensi FLEGT. Oleh karena itu, tesis ini bermaksud untuk memahami perilaku Indonesia dan memetakan faktor-faktor pembentuk perubahan sikap Indonesia pada tahapan akhir negosiasi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus tunggal yang dipandu oleh Teori Faktor-Faktor Pembentuk Diplomasi Ekonomi dari Stephen Woolcock (2016). Tesis ini menyimpulkan bahwa penundaan Implementasi Lisensi FLEGT disebabkan oleh kompleksitas proses pengambilan kebijakan. Dikarenakan proses tersebut dibentuk oleh tarik menarik faktor pembentuk di tataran sistemik, domestik dan pada konteks tertentu dipengaruhi oleh faktor ideasional berupa perbedaan persepsi aktor pemangku kepentingan terkait penerapan kewajiban SVLK.