Fokus penelitian ini adalah melihat keseluruhan proses pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), khususnya pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan, dan menganalisisnya dari sudut pandang democratic governance. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pelaksanaan pemutakhiran (vervali) data PBI-JK, dan sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan dan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, wawancara dan observasi yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan dan pelayanan data dilakukan secara terpusat, sistem pemutakhiran dilakukan secara berjenjang dan birokratis, minimnya peran pemerintah daerah (dinsos daerah), pelaksanaan vervali oleh pihak ketiga, keterbatasan anggaran, minimnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik, dan rendahnya partisipasi publik. Karenanya diperlukan perbaikan penyelenggaraan pemutakhiran (vervali) data PBI-JK dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip democratic governance, seperti desentralisasi pelayanan data, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban publik, pelibatan pemerintah daerah dan publik, dan penggunaan teknologi informatika dan internet.