Pada tahun 2001, Indonesia dinilai sebagai negara dengan inisiatif anti-pencucian uang yang lemah oleh Financial Action Task Force (FATF) dan mengkategorikannya ke dalam blacklist. Indonesia merespons dengan mengambil berbagai langkah reformasi tata kelola domestik sehingga pada tahun 2015 dikeluarkan dari blacklist FATF, menyoroti hubungan Indonesia yang membaik dengan institusi tersebut. Tulisan ini menganalisis mengapa Indonesia melakukan tindakan demikian walaupun bukan termasuk negara yang terlibat dalam pembentukkan FATF maupun sebagai anggotanya di saat itu. Penelitian ini akan menggunakan metodologi penelitian kualitatif berbasis studi literatur dan menggunakan konsep teori rezim sebagai landasan argumen. Ditemukan bahwa sikap yang diambil Indonesia dipengaruhi oleh latar belakang FATF sebagai badan khusus yang dibentuk Group of Seven dengan melihat peran dan perspektifnya terhadap tata kelola global. Langkah Indonesia untuk memperkuat kebijakan anti-pencucian uang dalam negeri merupakan penyesuaian negara terhadap Rekomendasi FATF yang semakin diakui sebagai konsensus internasional. Disimpulkan bahwa perkembangan yang terjadi di Indonesia menunjukkan hasil atau outcome dari kehadiran rezim anti-pencucian uang internasional yang berdasarkan pada FATF.