Media sosial merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan digital government yang tujuan utamanya adalah mentransformasi hubungan pemerintah-publik ke arah yang lebih baik. Di Indonesia, pengelolaan media sosial diampu oleh Humas pemerintah. Media sosial menjadi situs di mana identitas organisasi dibangun, dikelola bahkan dihancurkan. Teori Sociocitizenry mengusung model adaptasi akun media sosial pemerintah yang disepakati, yang menjadi indikator baiknya hubungan pemerintah dan publik. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian model adaptasi akun media sosial pemerintah yang disepakati dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berupa survei secara online kepada followers akun Facebook, Instagram, dan Twitter Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode PLS-SEM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terbentuknya kepercayaan publik (terhadap konten dan interaksi akun); serta persepsi akan pentingnya berinteraksi dengan DJI secara tidak langsung, berpengaruh positif terhadap adaptasi akun media sosial oleh publik yang disepakati. Terbentuknya kepercayaan publik tersebut dipengaruhi secara positif oleh tingkat keterbiasaan publik dalam menggunakan media sosial; pemahaman mereka akan layanan media sosial yang disediakan oleh akun DJI; serta antisipasi terhadap kualitas (konten dan interaksi) akun media sosial. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam mengantisipasi kualitas media sosial, publik dipengaruhi oleh faktor normatif berupa pandangan dari sesama followers akun serta faktor personal berupa reputasi akun media sosial. Dalam penelitian ini pengaruh citizen- centric digital communication's policy terhadap approved adaptation tidak terbukti. Hal ini ditengarai karena perbedaan konteks penelitian dengan penelitian rujukan, di mana di Indonesia khususnya pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Humas Pemerintah tidak berperan dalam perumusan kebijakan.