Fenomena globalisasi membawa bersamanya berbagai persoalan yang melampaui kapasitas individu suatu negara dalam menyelesaikannya. Salah satu bentuk persoalan tersebut adalah ancaman eksploitasi pekerja dan pelanggaran hak-hak mereka akibat globalisasi ekonomi. Dalam mengatasi persoalan ini, konsep ?Global Governance? atau ?Tata Kelola Global? yang muncul di tahun 1990-an digunakan sebagai pendekatan dalam ranah kebijakan maupun akademis terhadap isu tersebut. Berkembang sejumlah literatur yang secara khusus mengkaji mengenai tata kelola global hak-hak pekerja. Mengingat relevansi dan signifikansi isu tersebut hingga masa kontemporer, tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur tata kelola global hak-hak pekerja dalam ilmu hubungan internasional. Dengan menggunakan metode taksonomi terhadap 40 literatur tata kelola global hak-hak pekerja, penulis mengelompokkan literatur-literatur tersebut ke dalam beberapa kategori tema utama, yaitu: (1) proliferasi aktor (governors) dalam tata kelola global hak-hak pekerja; (2) ILO dan standard/norm setting; (3) intermediaries (perantara) dalam tata kelola global hak-hak pekerja; (4) tata kelola global hak-hak pekerja dalam perdagangan; (5) informalisasi tata kelola global hak-hak pekerja; (6) kemitraan publik dan privat dalam tata kelola global hak-hak pekerja; (7) tata kelola global hak-hak pekerja dalam konteks globalisasi produksi dan distribusi; dan (8) kritik terhadap tata kelola global hak-hak pekerja. Tinjauan pustaka ini juga menganalisis konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam literatur. Berdasarkan hasil tinjauan, ditemukan bahwa: tema tata kelola global hak-hak pekerja dalam konteks globalisasi produksi dan distribusi merupakan tema dominan; paradigma non-hubungan internasional dan paradigma konstruktivisme (termasuk di dalamnya paradigma feminisme dan English School) mendominasi kajian tata kelola global hak-hak pekerja; terdapat beberapa kesenjangan literatur yang dapat diisi untuk agenda penelitian di masa depan. Penulis turut memberikan beberapa rekomendasi akademik untuk agenda penelitian lanjutan.