ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children merupakan komisi yang dibentuk dengan tujuan mempromosikan dan melindungi hak perempuan dan anak di negara anggota ASEAN. Komisi yang sudah bekerja sepuluh tahun ini telah melaksanakan program kerjanya mulai dari melakukan pertemuan, perumusan deklarasi, dan rekomendasi kebijakan. Namun, realitas sosial gender di negara anggota, khususnya Indonesia masih berkata lain. Masih banyak permasalahan perempuan di kawasan yang belum terselesaikan dan cenderung bersifat stagnan meskipun sudah adanya komisi yang ditugaskan ini. Terjadi suatu disparitas antara komitmen di kawasan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini akan membahas kesenjangan pengadopsian kebijakan hak perempuan yang telah dikeluarkan oleh ACWC dalam lingkup Indonesia. Melalui pendekatan normatif dan feminisme multikulturalisme, penelitian ini menjawab bahwa kesenjangan tersebut diakibatkan oleh permasalahan legalistik dalam mandat ACWC, norma yang mengakar di kawasan, dan permasalahan lokalisasi di level domestik Indonesia.