Korea Selatan dan Indonesia memiliki latar belakang sejarah dan politik yang sangat mirip dalam sejarah modern. Setelah kekalahan imperialisme Jepang pada tahun 1945, kedua negara akhirnya mencapai kemerdekaan, dan keduanya mengalami persoalan politik, ekonomi internal dan eksternal seperti perang. Untuk pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, rezim otoriter militer hadir dan menjabat selama beberapa dekade, walaupun kemudian menunjukkan proses pengambilalihan kekuasaan yang sedikit berbeda. Alasan mengapa kedua rezim mampu berkuasa dalam waktu yang lama, salah satu faktornya adalah disebabkan partai yang berkuasa di kedua negara. Partai yang berkuasa ini sangat berperan penting dalam mempertahankan rezim karena memiliki peran sentral dalam politik. Kedua partai, Partai Republik Demokratik dan Golkar, memainkan peran penting dalam mengamankan legitimasi dan mempertahankan rezim otoriter militer di Korea dan Indonesia. Meskipun Partai Republik Demokratik di Korea Selatan dan Golkar di Indonesia memiliki latar belakang sejarah dan persoalannya yang hampir sama, namun ada satu hal yang sangat membedakan keduanya. Yaitu, Partai Republik Demokratik sudah bubar ketika pemimpinnya tidak ada, sedangkan Golkar masih bertahan hingga saat ini. Partai Republik Demokratik yang telah menjadi partai yang berkuasa selama 18 tahun, dibubarkan oleh kudeta militer baru dengan kematian Presiden Park Chung-hee pada tahun 1979. Sebaliknya, hingga saat ini Golkar tetap menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Hal ini yang kemudian menjadi ketertarikan peneliti dalam mengkaji penelitian ini. Dalam teori pelembagaan partai politik Samuel P. Huntington, ia menyatakan bahwa pelembagaan partai politik adalah bagaimana suatu organisasi dapat memperoleh nilai dan stabilitas. Menurutnya, pelembagaan dapat diukur dari kemampuan beradaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Artinya kita dapat melihat perbedaan tingkat pelembagaan antara lahir dan berakhirnya dua partai yang berkuasa dengan keempat faktor tersebut. Oleh karena itu, peneliti membandingkan dan menganalisis struktur dan fungsi kedua partai dalam beberapa bab tentang kemampuan beradaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Peneliti juga menemukan beberapa perbedaan mendasar. Peneliti mempelajari bagaimana pelembagaan partai politik sangat mempengaruhi keberadaan kedua partai melalui proses analisis komparatif ini.