Tesis ini bertujuan menganalisa divergensi institusional Beckert (2010) pada pengelolaan bank soal digital dalam hibridasi birokrasi Indonesia menuju birokrasi era digital (Dunleavy et al., 2006; Margetts & Dunleavy, 2013). Berbeda dengan Gaus et al., (2016), Prabowo (2018), Sofyani et al., (2018), Turner et al., (2019), Harun et al., (2019; 2020), Muafi & Kusumawati, (2020), Meilani & Hardjosoekarto, (2020), kajian berpusat pada hibiridasi birokrasi antara New Public Management NPM, Post NPM, dan Digital Era Governance yang mengakibatkan divergensi unik sesuai dengan karakteristik organisasi. Latar belakang aktor sosial serta keinginan organisasi memiliki karakteristik yang sama dengan kesuksesan organisasi lain menciptakan divergensi institusional serta berdampak pada efisiensi, objektivitas, dan rasionalitas dalam kerangka digital weberian birokrasi (Chris Muellerleile & Susan L. Robertson, 2018; Meilani & Hardjosoekarto, 2020). Dengan menggunakan aplikasi Soft Systems Methodology Reynolds & Holwell, (2010), dikombinasi dengan Text Network Analysis Segev (2020), dan Sosial Network Analysis Mehra et al., (2001); Borgatti et al., (2014), studi ini menunjukkan divergensi institusional di dalam hibridasi birokrasi masih dilatarbelakangi oleh budaya organisasi, kapasitas aktor, struktur anggaran, beban pekerjaan, dan infrastruktur. Meskipun transformasi terbukti menciptakan efisiensi dan rasionalitas, tetapi aspek objektivitas masih jauh dari ukuran netralitas birokrasi yang disebabkan oleh belum optimalnya automatisasi dalam sistem birokrasi era digital. Langkah yang dapat dilakukan mendorong percepatan transformasi digital adalah perlu dirumuskan aturan dari internal dan eksternal yang secara tegas secara koersif mendorong birokrat mencapai standar tertentu pada pola pengelolaan bank soal digital. Melengkapi teori Beckert (2010) dengan menguasai bahasa pemrograman, data base enginering, dan data mining di dalam platform akan menaikkan posisi aktor sebagai alat negosiasi ketika muncul critical juncture. Keberhasilan proses negosiasi merubah peta konstelasi politik di dalam organisasi yang menentukan secara institusional dan dapat merubah tatanan di sekitarnya. Semakin tinggi proses pemahaman aktor terhadap teknologi semakin tinggi keberhasilan melakukan negosiasi. Ketika negosisasi berhasil dilakukan akan mempengaruhi semakin tingginya divergensi institusional.