Penelitian ini berupaya membahas peran Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) dalam proses pembahasan RUU EBT pada tahun 2020. Untuk menjelaskan peranan tersebut, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan dinamika pembahasan RUU EBT pada tahun 2020 dengan menggunakan dua aspek dalam teori Agenda Setting yang dikembangkan oleh Kingdon, yakni aliran permasalahan dan aliran kebijakan. Penulis kemudian berupaya mengulas peran HIMNI sebagai Policy Entrepreneur dalam aliran permasalahan pembahasan RUU EBT. Dalam skrpsi ini, penulis berhasil menemukan beberapa temuan. Pertama, DPR RI telah menyadari adanya beberapa ancaman yang disebabkan oleh pola konsumsi energi di Indonesia, seperti tingginya ketergantungan konsumsi energi fosil, adanya ancaman ketahanan energi, rendahnya bauran energi baru dan terbarukan, serta masih tersebarnya regulasi yang mengatur mengenai pemanfaatan EBT. Beragam permasalahan ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun naskah akademik yang dimanfaatkan sebagai pijakan dalam menyusun RUU EBT. Kedua, penulis berhasil menjelaskan bahwa HIMNI bertindak aktif sebagai policy entrepreneur dalam aliran kebijakan pembahasan RUU EBT karena mengharapkan adanya insentif keterlibatan anggota mereka ketika proposal yang mereka tawarkan dapat diakomodasi oleh Komisi VII DPR RI dalam RUU EBT.