Deskripsi Lengkap

Skripsi
No. Panggil : 0021-2021/ESK-Pol Aul k
Judul : Kampanye Media Sosial Marcus Rashford tentang Kebijakan Free School Meal di Inggris Tahun 2020
Pengarang : Aulia Fachri Aldrian Rasyid
Strata :
Pembimbing : Syahrul Hidayat, Ph.D
Fakultas : FISIP
Tahun :
Open/Membership :
Ketersediaan
Nomor Panggil No. Barkod Ketersediaan
0021-2021/ESK-Pol Aul k 0021-2021/ESK-Pol Aul k TERSEDIA
File Digital
Ulasan Anggota
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 77725
Sampul
Abstrak
Kebijakan Free School Meal dijalankan oleh pemerintah Inggris sejak tahun 1870-an. Memasuki masa pandemi Covid-19 tahun 2020, kebijakan ini kembali diandalkan sebagian masyarakat. Namun, pemerintah memutuskan untuk mengakhirinya pada pertengahan masa pandemi. Hal ini menjadi kontroversi yang menimbulkan protes dari masyarakat. Dari berbagai pihak yang melakukan protes, hanya satu yang memperoleh respons pemerintah, yakni kampanye yang dilakukan oleh pemain sepak bola Marcus Rashford. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggunakan teori komunikasi politik oleh Brian McNair dilengkapi dengan konsep elemen pesan, komunikator, dan sarana oleh Dan Nimmo untuk menjelaskan bagaimana ketiga elemen tersebut memiliki muatan politik yang mendorong keberhasilan kampanye media sosial yang dilakukan Rashford dalam meyakinkan pemerintah Inggris untuk mengubah kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa pesan Rashford mampu menyajikan data empiris dan bersifat solutif. Penelitian ini juga menemukan bahwa Rashford memiliki status, kredibilitas, dan daya tarik sebagai komunikator politik. Ia mampu memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat Inggris sehingga mampu memperoleh dukungan dari masyarakat. Rashford secara tepat memilih Twitter dan situs petisi online parlemen Inggris karena kedua sarana tersebut memiliki banyak pengguna, dapat dipercaya, dan sesuai dengan pesan yang disampaikan. Meskipun bukan merupakan satu-satunya alasan, kampanye media sosial yang dilakukan Rashford memiliki peranan yang penting dalam meyakinkan pemerintah Inggris untuk mengubah kebijakannya.