Penelitian ini berfokus menganalisa implementasi kebijakan perlindungan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Program Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kendala impementasi kebijakan perlindungan penyandang disabilitas dalam Program Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Barthwal dan Sah (2008) melihat adanya empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, di antaranya: a) Dorongan legislatif, b) Kapasitas administratif, c) Kelompok kepentingan dan oposisi, d) Dukungan eksekutif/presidensial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data primer melalui wawancara, dan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kendala dalam implementasi kebijakan. Hasil ini didasari oleh enam temuan diantaranya; 1) Persoalan rujukan payung hukum dalam Peraturan Gubernur No.24 Tahun 2019, 2) Kapasitas implementasi oleh Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta, 3) Kelompok kepentingan yang tidak terlibat, 4) Lemahnya pengawasan dan komitmen DPRD DKI Jakarta, 5) Peran minimalis Pemerintah Pusat, 6) Ketiadaan sinergi antar aktor-aktor dalam implementasi.