Skripsi ini membahas konflik lahan akibat adanya perampasan lahan masyarakat oleh korporasi untuk industri pariwisata di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Perampasan lahan di Pulau Pari kerap menimbulkan hilangnya lahan tempat tinggal dan mata pencaharian masyarakat. Dalam menghadapi masalah ini, masyarakat melakukan perlawanan dan berjejaring dengan LSM untuk merebut hak atas ruang hidup mereka kembali. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam dengan masyarakat serta LSM terkait untuk menganalisis dinamika ekonomi politik dan perlawanan masyarakat. Melalui konsep Accumulation by Dispossession menurut David Harvey dan teori Perlawanan Atas Perampasan Lahan oleh Saturnino M Borras dan Jennifer C Franco dalam artikel jurnalnya yang berjudul Land Grabbing and Political Reactions ?From Below‟, skripsi ini mendukung argumen bahwa korporasi dan negara dalam perampasan lahan di Pari menciptakan pra-kondisi bagi pembentukan ruang baru kapitalisme. Ruang baru ini berbasis akumulasi dengan cara perampasan yang melucuti manusia dari alat produksi dan menciptakan manusia tanpa tanah sebagai operasi akumulasi kapital oleh industri pariwisata dan berpotensi menyingkirkan nelayan dan masyarakat lokal sebagai aktor dalam pengelolaan sumber daya pulau kecil. Munculnya perlawanan masyarakat adalah sebagai bentuk respons dari adanya perampasan lahan. Adapun, empat bentuk perlawanan yaitu, perlawanan terhadap pengusiran, kaum bawah dimasukkan ke dalam perusahaan atau menuntut peningkatan hak inklusi mereka, perlawanan konsentrasi tanah dan untuk redistribusi dan pengakuan, serta perlawanan melintasi tumpang tindih atau berpotongan geografis dan ruang institusional. Dari keempat perlawanan tersebut, perlawanan pertama dan ketiga yang cocok dengan permasalahan di Pulau Pari, karena masyarakat dan KSPP lainnya meyurati dan demonstrasi di kantor pemerintahan atas perlawanan terhadap pengusiran dan menuntut pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan.