Persoalan manajemen sumber daya alam di area konflik telah menjadi perdebatan para ilmuan terutama mengenai bagaimana institusi beradaptasi terhadap kondisi konflik. Tulisan ini menggunakan model kerangka Institutional Analysis and Development (IAD) oleh Ratner et al. (2013) dengan metode komparasi multi kasus yang terfokus pada sub-nasional di Kachin (Myanmar) dan Papua (Indonesia). Analisis terfokus pada bagaimana hubungan antara dinamika institusi terhadap aksi kolektif dalam operasi pertambangan di tengah konflik. Investigasi empiris memperlihatkan bahwa perbedaan hasil di kedua kasus terjadi karena perbedaan tata pemerintahan. Kasus di Kachin menunjukkan adanya beberapa kesulitan dalam pengaturan desentralisasi. Kondisi ini menyebabkan kurangnya transparansi dan partisipasi, kemudian berimplikasi pada perkembangan yang tidak merata bagi masyarakat lokal. Sementara, kasus di Papua menunjukkan contoh transformasi perubahan yang lebih baik dan kerangka hukum yang komprehensif. Hasilnya memperlihatkan bahwa Papua memiliki operasi pertambangan yang lebih baik, meskipun dalam implementasinya masih terdapat marginalisasi.