Perlindungan terhadap anak merupakan jaminan yang telah disepakati secara global. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah dengan memastikan hak-hak dan kesejahteraan anak terpenuhi dimanapun ia berada, termasuk ketika mereka tidak berada di negara asalnya. Kerentanan berlapis dialami oleh anak dari Pekerja Migran Indonesia (PMI), apalagi ketika anak harus lahir dan hidup di negara tempat PMI bekerja. Berbagai masalah tersebut di antaranya adalah terbatasnya akses ke pendidikan, tidak dimilikinya identitas, hingga potensi eksploitasi dan pekerja di bawah umur. Padahal, jaminan perlindungan terhadap anak harus diupayakan dan menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Maka, melalui pendekatan kualitatif dan metode wawancara mendalam, penulis mencoba untuk melihat sejauh mana peran dan upaya PMI sebagai orang tua, negara melalui Konsulat RI (KRI) Tawau, serta perusahaan tempat PMI bekerja dalam melindungi anak melalui pemenuhan hak-hak dan kesejahteraan anak di perkebunan sawit di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. Penulis melakukan wawancara langsung kepada 10 (sepuluh) orang informan yang terdiri dari PMI, Perwakilan KRI di Tawau dan perwakilan perusahaan FGVPM di Tawau. Temuan penulis menunjukkan bahwa berbagai upaya positif dilakukan oleh PMI sebagai orang tua, perusahaan tempat PMI bekerja dan KRI Tawau untuk memenuhi hak anak terhadap pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan yang berhubungan dengan kehidupan tumbuh kembang anak agar diperoleh kesejahteraan. Berbagai indikator kebutuhan perkembangan anak telah disediakan oleh perusahaan dan KRI Tawau untuk memenuhi kebutuhan anak dalam hal kesehatan, pendidikan hingga identitas anak. Tidak hanya itu, lingkungan keluarga dan sosial juga dapat dikatakan cukup ideal dengan kondisi perusahaan tempat PMI bekerja yang well- established dan sadar akan pentingnya pemenuhan hak anak yang kemudian dilaksanakan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam hal kapasitas orang tua, dengan adanya dukungan dan ketersediaan fasilitas dari perusahaan tempat PMI bekerja, akses untuk memaksimalkan kapasitas tersebut juga dipermudah. Namun, dari temuan ini masih ditemukan adanya kesadaran orang tua yang rendah khususnya untuk memenuhi hak anak atas pendidikan. Maka, perlu juga adanya peningkatan kapasitas orang tua dalam hal parenting untuk memastikan kesejahteraan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak untuk kesejahteraan anak PMI ini dapat berjalan dengan baik dengan adanya kolaborasi dan sinergisitas antarpihak. Adanya kombinasi antara kesadaran dan kemauan orang tua untuk mengakses anak terhadap layanan dengan optimalisasi fasilitas dari perusahaan dan KRI Tawau dapat berkontribusi kepada pemenuhan hak demi kesejahteraan dan perlindungan anak PMI yang lebih baik.