Tesis ini mendiskripsikan perkembangan regulasi kebijakan zonasi sekolah di Kota Depok dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat yaitu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Kemudian data di olah dan dianalisa melalui teknik penyandian terbuka, dan aksial. Argumen dirumuskan melalui analisa dengan menggunakan dimendi pendekatan kebijakan kesejahteraan sosial oleh Neil Gilbert dan Paul Terrel (Gilbert, Terrell, 2008) sebagai kerangka berpikir utama. Dari hasil analisa, ditemukan bahwa kebijakan zonasi sekolah dalam kaitannya akses pendidikan bagi masyarakat kota Depok, dengan kebijakan kesejahteraan sosial memiliki kesesuaian. Dari segi dimensi Allocation, kebijakan zonasi sekolah sudah menentukan target penerima manfaat melihat dari lokasi domisili terdekat peserta didik dengan sekolah dan usia peserta didik. Untuk dimensi Provision, kebijakan zonasi sekolah memberikan kesempatan pendidikan formal dengan kuota lebih besar dan terjangkau dari domisili dengan lokasi sekolah. Untuk dimensi Delivery, syarat dan ketentuan untuk melakukan seleksi penerimaan peserta didik baru berdasarkan domisili tempat tinggal terdekat melihat berdasarkan kepemilikan administrasi kependudukan yang terdaftar di kartu keluarga. Pada dimensi Finance, anggaran kebijakan zonasi sekolah berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang saling bersinergi untuk kepentingan pendidikan nasional untuk menjamin pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kesejahteraan.