Tesis ini merupakan analisis kebijakan program Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial, dengan melihat dari aspek pembangunan sosial dan bagaimana pendekatan inklusi sosial diterapkan di dalam implementasi program dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Magelang-Jawa Tengah dan Kabupaten Lebak- Banten, yang merupakan mitra program. Layanan perpustakaan yang bertransformasi adalah layanan yang melibatkan masyarakat, terbuka bagi semua kalangan masyarakat, dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penelitian ini merupakan applied research untuk mengetahui social impact dari program ini dengan pendekatan studi kualitatif. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari implementasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua kalangan masyarakat dijangkau dan dilibatkan dalam layanan dan program-program perpustakaan, dikarenakan kurangnya sosialisasi, belum optimalnya strategi penjangkauan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan. Perpustakaan desa di Kabupaten Magelang lebih banyak menjangkau kelompok masyarakat mulai dari pemuda, anak-anak, ibu-ibu dan ada sebagian kecil kelompok pria dan lanjut usia, dibandingkan dengan Kabupaten Lebak yang didominasi oleh pelajar dan pemuda. Keterbatasan sumber daya dan sosialisasi serta strategi penjangkauan menjadi penyebab belum optimalnya penerapan pendekatan inklusi ini. Modal sosial dibangun melalui layanan dan kegiatan perpustakaan yang memberi kesempatan masyarakat untuk bertemu dan saling berinteraksi sehingga memperkuat hubungan dan jejaring di antara mereka. Modal sosial yang sudah ada di masyarakat juga turut mempengaruhi pencapaian program, seperti masyarakat di Magelang dengan latar belakang Nahdlatul Ulama dan budaya yang kuat memberi respon positif terhadap perpustakaan dan terbuka untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di perpustakaan dibandingkan dengan Kabupaten Lebak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelembagaan dari perpustakaan desa dengan adanya ketetapan kebijakan dan alokasi sumber daya rutin untuk memastikan keberlanjutan program. Pengelola perpustakaan perlu melakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok di masyarakat, menganalisis kebutuhan masyarakat, serta merancang strategi-strategi penjangkauan yang praktis untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang inklusif.