Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis pemanfaatan digitalisasi dalam organisasi yang telah dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Berbagai bentuk penetrasi digital semakin masif dilakukan oleh organisasi birokrasi pasca pandemi covid-19 yang terjadi awal 2020, termasuk berbagai terobosan digital yang dikembangkan oleh BKKBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (studi kasus) dengan perspektif Digital Weberian Bureaucracy (DWB) yang digagas oleh Muellerleile & Robertson (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKKBN secara aktif telah melaksanakan digitalisasi birokrasi dengan pemanfaatan berbagai bentuk aplikasi yang dalam implementasinya memanfaatkan smartphone berbasis android maupun website. Aplikasi E-Visum adalah salah satu bentuk digitalsasi birokrasi yang dilakukan oleh BKKBN yang diciptakan khusus untuk pemangku jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang secara fisik di tempatkan di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Aplikasi E-Visum adalah bentuk digitalisasi birokrasi di BKKBN yang secara nyata merupakan bentuk transformasi digital serta mampu menawarkan rasionalitas dan efisiensi baru bagi BKKBN. Dalam implementasinya, digitalisasi dalam organisasi di BKKBN menimbulkan berbagai bentuk dinamika sosial, diantaranya menyebabkan berbagai bentuk perubahan interaksi serta masih terhibridasi dan menyebabkan fragmentasi teknologi dikarenakan belum terintegrasi antar aplikasi. Penelitian ini menyarankan agar di dalam pengembangan aplikasi selanjutnya di BKKBN dapat saling terintegrasi dan melaksanakan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, masif dan sistematis bagi para PKB dan PLKB khususnya yang masih kurang memiliki literasi digital agar tidak terjadi kesenjangan digitalisasi.