Studi ini membahas strategi dan penyebab malpraktik pemilu dalam kasus penggantian calon anggota legislatif (caleg) terpilih pada Pemilu 2019 di Indonesia. Secara prinsip, sistem proporsional daftar terbuka mengatur penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak, namun terbuka peluang intervensi partai politik untuk mengganti caleg terpilih yang telah ditetapkan oleh KPU. Hal ini terjadi pada kasus penggantian calon anggota legislatif terpilih untuk DPRD Provinsi di daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2 dan DPR RI di daerah pemilihan Kalimantan Barat 1 oleh Partai Gerindra dan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019. Adapun studi ini menggunakan kerangka analisis malpraktik pemilu dan integritas penyelenggara pemilu untuk melihat fenomena empiris yang belum tersentuh dalam studi malpraktik pemilu. Menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan pengumpulan data melalui studi literatur serta wawancara mendalam, hasil studi menunjukan bahwa kandidat dan elit partai politik menggunakan strategi manipulasi tindakan memilih (manipulation of voting act) sebagai upaya akhir untuk mengubah hasil pemilu. Strategi ini dilakukan dalam bentuk manipulasi terhadap prosedur penetapan caleg terpilih melalui upaya penyelesaian di internal partai dan gugatan hukum sehingga partai politik dapat melakukan intervensi untuk mengubah preferensi pemilih menjadi preferensi partai politik. Preferensi partai politik tersebut didasarkan pada beberapa faktor seperti : 1) preferensi elit terhadap kandidat yang dianggap sebagai kader terbaik partai; 2) relasi personal kandidat dengan elit partai; 3) posisi kandidat sebagai petahana; 4) kontribusi kandidat secara materil terhadap partai; serta 5) kepentingan elit lokal. Adapun faktor penyebab terjadinya malpraktik pemilu tersebut adalah adanya kelemahan dalam kerangka hukum pemilu serta lemahnya independensi dan kapasitas penyelenggara pemilu yang ditandai dengan adanya fleksibilitas KPU RI terhadap preferensi partai politik dan inkonsistensi KPU RI dalam mengimplementasikan sistem proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak.