Penganggaran pilkada melalui mekanisme hibah APBD masih menimbulkan sejumlah permasalahan politik dalam tataran implementasi. Masalah pada penelitian ini adalah mengevaluasi permasalahan, kelemahan pada implementasi pembiayan pilkada melalui hibah APBD, dan faktor-faktor yang menyebabkannya, dengan pembahasan utama berfokus pada proses dan permasalahan mengenai NPHD dan addendum NPHD yang memiliki perbedaan secara politik pada dua kasus pilkada serentak 2020 di Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Sukabumi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model-model kebijakan publik dan teori politik pembiayaan. Pendekatan penelitian ini kualitatif, dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan sembilan narsumber dari kedua daerah tersebut ditambah pimpinan KPU RI, dan DPR-RI. Hasil penelitian menunjukkan salah satu kelemahan implementasi pembiayaan melalui hibah APBD adalah peran DPRD yang masih ambigu dalam proses pembiayaan pilkada. Oleh karena faktor peran DPRD serta komunikasi KPUD dan Pemda dengan DPRD menjadi kunci timbulnya permasalahan di kedua daerah tersebut. Penelitian menghasilkan sejumah catatan, yakni mekanisme penganggaran pilkada telah membebani anggaran daerah, telah mengalihkan anggaran kesejahtaraan rakyat untuk dana pilkada, keterlambatan dalam pencairan anggaran, standar honorarium badan ad hoc yang kurang diatur secara tegas, evaluasi kinerja penyelenggaran pilkada yang tidak bisa diseragamkan, dan lebih dimungkinkannya perbuatan politik anggaran oleh aktor-aktor politik di daerah. Penelitian ini dilengkapi dengan rekomendasi jika pembiayan pilkada masih tetap melalui hibah APBD.