Kondisi anggaran pertahanan yang terbatas dan keberadaan ancaman nyata terhadap keamanan nasional, mendorong lahirnya kebijakan Minimum Essential Force (MEF). MEF merupakan strategi pembangunan kekuatan postur pertahanan minimum dengan agenda utama modernisasi alutsista yang diimplementasikan dalam tiga periode rencana strategis sejak 2010 sampai 2024. Implementasi MEF telah memasuki tahap ketiga, namun belum mencapai target yang ditentukan pada setiap periode renstra. Realisasi anggaran pertahanan yang belum mencapai anggaran rencana kebutuhan dijadikan alasan dari tidak tercapainya target modernisasi alutsista dalam implementasi MEF di dua tahap sebelumnya. Di sisi lain, temuan penelitian membuktikan bahwa pada implementasi MEF tahap kedua 2015-2019, terdapat empat permasalahan utama yang menjadi penyebab gagalnya implementasi kebijakan memenuhi target modernisasi alutsista. Pertama, pengelolaan anggaran pertahanan. Kedua, perbedaan pandangan di antara aktor-aktor kebijakan terhadap MEF. Ketiga, pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi MEF belum optimal. Keempat, kontribusi industri pertahanan dalam negeri. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle, penelitian ini menjelaskan bahwa keempat permasalahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, namun juga oleh komitmen (political will) aktor-aktor kebijakan. Political will yang dimaksud Grindle dijelaskan melalui variabel konteks implementasi kebijakan meliputi kepentingan aktor-aktor kebijakan, karakteristik rezim dan tingkat kepatuhan stakeholders. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa variabel konteks menjadi variabel yang paling mempengaruhi implementasi kebijakan modernisasi alutsista melalui MEF.