Tesis ini berupaya mengisi research gap terkait employee advocacy pada konteks organisasi pemerintah dengan mencari faktor-faktor yang diduga memiliki hubungan signifikan terhadap kesediaan pegawai instansi pemerintah, yakni Kementerian Keuangan, untuk melakukan employee advocacy melalui media sosial pribadinya. Didasarkan pada Social Exchange Theory, employee advocacy dilihat sebagai hubungan pertukaran yang terjadi antara pegawai dengan organisasi pemberi kerja dan juga hubungan antarindividu antara pegawai dengan pimpinannya, dan juga dengan rekan kerjanya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, di mana data dikumpulkan melalui survei online (Google Form) kepada pegawai Kementerian Keuangan yang merupakan pengguna media sosial. Sejumlah 240 data bersih berhasil dikumpulkan dan kemudian diolah dengan menggunakan metode SEM-PLS dengan bantuan software SmartPLS3. Hasilnya, variabel yang signifikan mempengaruhi employee advocacy baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hubungan pegawai-organisasi adalah: tiga motivasi intrinsik individu (self enhancement, enjoyment, altruism); Employee-Organization Relationship; Symmetrical Internal Communication, dan Transformational Leadership Style. Adapun hubungan yang terjadi adalah faktor organisasi yaitu Transformational leadership style merupakan prediktor kuat dari symmetrical internal communication dan Employee-Organization Relationship. Kualitas dari Employee-Organization Relationship yang baik akan dapat menghasilkan pertukaran berupa peningkatan motivasi intrinsik individu, yang pada akhirnya mendorong kesediaan pegawai untuk melakukan employee advocacy. Selanjutnya, variabel yang signifikan mempengaruhi employee advocacy baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hubungan antarindividu adalah Organizational Commitment; Co- worker?s Support; dan Supervisor?s Support. Adanya dukungan dari atasan langsung dan rekan kerja dapat mendorong pertukaran dari pegawai berupa peningkatan organizational commitment, yang kemudian dapat meningkatkan kesediaan melakukan employee advocacy. Secara praktis, bukti empiris yang dihasilkan dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan selanjutnya terkait penerapan employee advocacy di instansi pemerintah yang saat ini masih dalam tahap awal.