Tuntutan pada organisasi pemerintah seperti profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan responsif semakin tinggi membawa tantangan untuk memodernisasi administrasi dan pelayanan. Dari tuntutan itulah lahir inovasi yang terkait dengan e- government, reformasi birokrasi, dan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam proses perubahan tersebut komunikasi internal organisasi dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memegang peranan penting. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagai unit Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang memiliki 29 satker di daerah harus dapat memaksimalkan komunikasi internal organisasinya agar dapat melakukan pelayanan prima pada industri. Penelitian ini membahas mengenai proses komunikasi internal birokrasi dan saluran komunikasi internal dalam satuan kerja serta koordinasi antara pusat dan satker daerah di lingkungan BSKJI. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif interpretif dengan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumen. Hasil dari penelitian ini alur komunikasi yang dominan digunakan dalam komunikasi internal adalah atas ke bawah atau downward communication karena proses pekerjaan umumnya sesuai dengan arahan pimpinan. Selain itu, alur komunikasi dari bawahan ke atas atau upward communication, horizontal, dan diagonal pun digunakan dalam proses komunikasi organisasi. Berbagai saluran komunikasi digunakan dalam proses komunikasi internal dari yang bersifat formal seperti: surat, disposisi, rapat, rapat virtual dan yang bersifat informal personal pegawai, WA/SMS/telepon, WAG. Tantangan komunikasi internal yang dialami oleh BSKJI antara lain : persepsi selektif, hambatan budaya, hambatan organisasi, Sumber Daya Manusia, dan infrastruktur. Penggunaan saluran komunikasi internal yang menyesuaikan dengan perkembangan TIK dalam alur komunikasi internal birokrasi di BSKJI tersebut secara umum dapat mempercepat proses pekerjaan, dianggap dapat mangkas rantai prosedur, mempercepat koordinasi, memperluas penyebaran informasi, koordinasi bisa dilakukan tanpa hambatan lokasi, menghemat anggaran serta waktu.