Kompleksitas industri media televisi swasta yang sudah menunjukkan eksistensinya sejak 18 tahun, bukan hanya pada persoalan produksi, distribusi dan konsumsi, namun juga pada persoalan peran dan fungsinya bagi publik, penguasa dan bagi industri itu sendiri. Sebagai sebuah institusi ekonomi, media televisi berhak untuk beroperasi berdasarkan logika bisnis untuk mencari keuntungan maksimal. Namun di sisi lain karena keberadaannya di ranah publik, yang memiliki fungsi dan peran yang strategis baik dalam konteks sosial, politik maupun budaya, maka keberadaan media televisi wajib pula memenuhi harapan publik akan tanggung jawab sosial (responsibilitas) dan akuntabilitasnya. Dalam delapan tahun terakhir, pasca runtuhnya Orde Baru, industri televisi mengalami perkembangan yang sangat pesat, bukan hanya pada skala industrinya, namun juga moda produksi dan konsumsinya. Jika pada masa Orde Baru, televisi terus mendapat tekanan dan kontrol ketat pemerintah (dalam kekuasaan state regulation) sehingga tidak memiliki keleluasaan dalam menjalankan peran dan fungsinya; saat ini mereka telah menemukan kebebasannya. Bahkan industri televisi di Indonesia cenderung segera masuk ke dalam cengkeraman market regulation. Seiring dengan perkembangannya, keberadaan media televisi justru mendapat kecaman dari berbagai kalangan karena televisi dinilai telah menjual mimpi, hedonisme, memproduksi kekerasam, mengajarkan pornografi, mistik, dan memicu perilaku buruk bagi masyarakat. Bahkan produk budaya yang dihasilkan media televisi, dinilai mengganggu dan membahayakan terutama bagi kalangan anak anak. Apa yang ditampilkan media televisi dipersepsikan sebagai sebuah realitas budaya yang mengandung nilai nilai tertentu, yang kemudian diadopsi dan dianut sebagai budaya massa. Padahal realitas yang dibangun media, adalah realitas yang subyektif, yang tidak bebas dari tarik-menarik berbagai kepentingan internal maupun eksternal, lokal maupun global. Faktor internal, mempersoalkan karakteristik individu, dan rutinitas yang berlangsung dalam organisasi media. Sementara faktor eksternal dipengaruhi oleh kekuatan pasar, pengiklan, dan tekanan pemerintah, serta ideologi iv yang mempersoalkan berbagai nilai dan kepercayaan. Selera lokal merupakan salah satu perhatian industri televisi sementara tren global sering dianggap sebagai sebuah super-culture. Tesis ini melakukan penelitian tentang akuntabilitas publik televisi, terutama dengan menggunakan unit analisis program televisi yang memperoleh rating tertinggi pada bulan Mei 2007. Pendekatan ekonomi-politik konstruksionis yang digunakan meliputi analisis di level mikro (isi tayangan dengan alat analisis pendekatan Television-Code John Fiske), level messo (analisis produksi dan konsumsi acara tersebut) dan level makro (sistem sosial, budaya, ekonomi, politik, yang terkait dengan globalisasi, komodifikasi, massifikasi, dan standarisasi). Penelitian ini menemukan bahwa orientasi membuat program televisi terutama untuk meraih rating tinggi, dan kemudian bisa mendatangkan iklan sebanyakbanyaknya, sejalan dengan konsep komodifikasi, massifikasi, dan standarisasi. Program yang bisa mendapatkan rating tinggi, adalah program program hiburan seperti sinetron dan film, sehingga tidak salah jika kemudian dominasi hiburan pada media televisi sangat kuat. Rating harus diakui kini telah menjadi ?dewa? bagi seluruh pelaku industri televisi. Akibat pertimbangan semata-mata hanya untuk rating, maka banyak muncul program program yang mengeksploitasi kekerasan, pornografi, mistik dan horor. Dalam konteks konsumsi program televisi, pemirsa pun cukup aktif melayangkan surat protes atau keberatan terhadap beberapa program televisi seperti itu, baik langsung kepada Komisi Penyiaran Indonesia maupun melalui surat pembaca di media massa. Pada level makro, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan Undang Undang Penyiaran No 32 tahun 2002, yang seyogyanya akan memberikan payung hukum, untuk melindungi kepentingan negara, publik, maupun kepentingan industri media televisi sendiri ternyata belum sampai pada tahap implementasi yang diharapkan. Penelitian ini secara empiris merekomendasikan bahwa KPI sebagai lembaga yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap industri media televisi, sebagai representasi dari kepentingan publik dan pelaku industri televisi, mestinya segera bebas dari keterlibatan tarik ulur mengenai wilayah kekuasaannya sendiri (terutama dengan Departemen Komunikasi dan Informatika). Implikasi teoretis penelitian ini mengarah pada dorongan untuk lebih banyak menggunakan analisis kualitatif dengan Television Code yang diinterpretasi berdasar kode-kode (level messo dan makro) yang khas pada historical situatedness Indonesia tertentu.