Tesis ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan kinerja Biro Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca bencana tsunami serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pasca bencana tsunami. Pentingnya penelitian ini didasarkan pada bencana tsunami yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004 yang tidak hanya menewaskan ratusan ribu warga, tetapi juga mempengaruhi aspek pemerintahan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah menitikberatkan otonomi pada tingkat provinsi, sehingga peran pemerintah provinsi dalam hal ini Biro Pemerintahan menjadi sangat strategis terutama dalam mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah yang baik dan bertanggungjawab. Pada tataran ini, kinerja Biro Pemerintahan menjadi isu yang sangat strategis, dimana informasi mengenai kinerja organisasi sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang diemban dapat terlaksana. Di sisi lain, terbatasnya informasi mengenai kinerja yang terjadi selama ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum menganggap kinerja sebagai suatu agenda yang penting, hal ini dapat dilihat dengan belum tersedianya mekanisme penilaian kinerja secara rutin dan berkala. Sementara itu, bencana tsunami yang terjadi telah berdampak pada aspek pemerintahan, termasuk Biro Pemerintahan. Dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, terungkap bahwa bencana tersebut telah merusak sarana dan prasarana pemerintahan, serta mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dan wawancara dengan para informan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik ?Purposive Sampling?, dimana informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Jumlah Informan sebanyak 17 orang, yang terdiri dari Sekretaris vii Daerah, Asisten Tata Praja, Kepala Biro Pemerintahan, 3 orang Kepala Bagian, 5 orang Kepala Sub Bagian dan 6 orang staf pada Biro Pemerintahan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan kinerja Biro Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pasca bencana tsunami serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Biro Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pasca bencana tsunami. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja Biro Pemerintahan masih belum optimal, atau dengan kata lain masih rendah. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya program-program dan kegiatan-kegiatan yang tingkat efektivitasnya rendah, bahkan ada yang sama sekali tidak mencapai target. Disamping itu tingkat efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya juga rendah, hal ini dapat dilihat dari besarnya dana dan waktu yang dihabiskan, yang tidak sebanding dengan target pencapaian dari suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja Biro Pemerintahan pasca bencana tsunami, yaitu; faktor internal dan faktor eksternal. Berkaitan dengan faktor internal, terungkap bahwa kinerja individu, peralatan kerja, dan proses kerja, menjadi faktor utama yang menghambat kinerja Biro Pemerintahan pasca bencana tsunami. Sementara itu berkenaan dengan faktor eksternal, faktor lingkungan pasca bencana tsunami serta kebijakan pemerintah yang berkolerasi dengan eksistensi Biro Pemerintahan menjadi faktor yang juga menghambat kinerja Biro Pemerintahan.