Penelitian ini menjelaskan posisi negara yang beragam dan terkadang kontradiktif dalam menanggapi tuntutan kelompok buruh outsourcing PT Pertamina Patra Niaga dalam kurun waktu 2017-2020. Penjelasan mengenai kontradiksi fungsi negara dari Richard Hyman menjadi landasan untuk menjelaskan posisi yang dinamis dari lembaga- lembaga negara dari waktu ke waktu dalam kurun waktu 2017-2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan awalnya beberapa lembaga mengambil posisi yang cenderung mengakomodir tuntutan gerakan buruh terutama karena masih adanya UU Ketenagakerjaan yang tidak memberikan legitimasi bagi pelaksanaan outsourcing. Akan tetapi semenjak terjadinya perubahan-perubahan regulasi terutama pengesahan UU Cipta Kerja (2021) maka semakin menguat posisi yang mengutamakan fungsi pasifikasi dan akumulasi negara. Akibatnya hasil perjuangan kelompok buruh mengalami kemunduran dalam hal pemenuhan tuntutan menghapus hubungan outsourcing bagi Awak Mobil Tangki PT Pertamina Patra Niaga.