Pemberian remunerasi dinilai sebagai kebijakan yang efektif dalam meningkatkan gairah bekerja pegawai, serta menahan mereka dari perilaku korupsi. Kebijakan ini telah diimplementasikan di Indonesia, khususnya terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, fenomena korupsi di kalangan ASN masih terus terjadi, baik sebelum maupun sesudah diberikannya remunerasi. Hal ini mengindikasikan adanya crime displacement sebagai bentuk adaptasi dari ASN dalam melakukan korupsi. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini melakukan analisis data dengan ditunjang oleh tiga teori, yakni crime displacement, rational choice, dan fraud triangle theory. Data diperoleh dari tiga kasus korupsi ASN di sektor pelayanan publik. Tulisan ini menemukan bahwa pertama, adanya crime displacement ini dipengaruhi oleh peluang, biaya, dan manfaat. Secara lebih spesifik, faktor-faktor ini dapat dijelaskan melalui choice structuring properties sebagai turunan dari rational choice theory. Kedua, adanya crime displacement ini adalah hasil dari interaksi antara tiga elemen fraud triangle, yaitu a non- shareable problems, general knowledge/technical skills, dan verbalization/rationalization.