Tingginya jumlah penduduk perempuan tidak diikuti dengan keberdayaan perempuan, salah satunya ditunjukkan dengan rendahnya peran perempuan di sektor publik. Artinya perhatian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan sebenarnya masih kurang sehingga mengindikasikan perlunya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan kapabilitasnya. Sekolah perempuan merupakan salah satu upaya yang mulanya digagas para aktivis untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan melalui pendidikan kritis dilevel grass root. Seiring berjalannya waktu, negara (dalam konteks ini pemerintah daerah) mulai mengadaptasi gagasan tersebut ke dalam wacana pembangunan, seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah di sebuah provinsi di Indonesia, dalam penelitian ini disebut Provinsi Arua, dengan program sekolah perempuan guna mewujudkan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Konsep sekolah perempuan kemudian dilihat sangat strategis untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan sosial. Penelitian ini memuat analisis terhadap proses merancang program tersebut oleh pihak pemerintah dengan menelusuri perspektif para wali masyarakat sebagai pihak yang terlibat langsung dalam perancangan program tersebut sejak awal.