Keputusan pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi komoditas nikel menimbulkan
resistensi domestik maupun internasional. Meskipun demikian, kebijakan hilirisasi telah
menghasilkan peningkatan pada ekspor produk turunan nikel. Penelitian ini bertujuan
menjelaskan dan mendeskripsikan peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan
partisipasi rantai nilai global komoditas nikel serta memetakan resistensi domestik
maupun internasional yang muncul. Memanfaatkan konsep upgrading dan governance
dalam rantai nilai global. Studi ini menemukan empat bentuk peningkatan partisipasi dan
empat jenis peran pemerintah. Bentuk peningkatan partisipasi secara produk, proses,
fungsi, dan sektoral. Sementara, peranan pemerintah antara lain sebagai fasilitator,
regulator, produsen, dan konsumen dalam mendukung kebijakan hilirisasi. Selain itu,
kebijakan hilirisasi nikel memicu gugatan dari negara Uni Eropa, dan investasi dari Cina,
Jepang, Korea Selatan, serta pengusaha domestik.
Deskripsi Lengkap