Pengembangan teknologi sejatinya sedang menjadi ajang bagi negara-negara untuk menguatkan posisinya di panggung internasional. Tiongkok menjadi salah satu negara yang berfokus untuk mengembangkan industri ini dan sukses memimpin pasar global. Namun, pada tahun 2021, Tiongkok malah melakukan serangkaian agenda penindakan keras terhadap industri teknologinya. Tindakan keras ini tentu sangat bertolak belakang dengan pola perilaku pemerintah Tiongkok sebelumnya yang sangat mendukung industri teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya membahas mengenai kepentingan yang melatarbelakangi terbentuknya kebijakan penindakan keras terhadap perusahaan di industri teknologi. Adapun penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan dipandu dengan konsep transformasi kenegaraan oleh Hameiri dan Jones. Penelitian ini berargumen bahwa kebijakan penindakan keras ini terjadi untuk memenuhi kepentingan aktor-aktor tertentu, baik di level nasional maupun sub-nasional. Untuk di level nasional, kebijakan ini dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan Xi Jinping dan Partai Komunis Tiongkok yang mulai terancam dengan keberadaan perusahaan teknologi dan kekuatannya yang sulit untuk dikendalikan. Sedangkan, untuk di level sub-nasional, kebijakan ini lahir untuk memenuhi kepentingan elite politik provinsi yang ingin meraih Jabatan politik.