Skripsi ini membahas mengenai proses pelaksanaan advokasi dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak disabilitas dan dampak perubahan dari adanya advokasi pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Inklusif Indonesia dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka anak dengan disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan dan adanya perilaku diskriminasi yang dialami oleh anak dengan disabilitas di lingkungan pendidikan. Untuk mewujudkan hak pendidikan tanpa diskriminasi bagi anak dengan disabilitas diperlukan upaya advokasi, khususnya advokasi untuk memperkuat pendidikan inklusif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan delapan informan. Rentang waktu penelitian ini mulai dari Maret 2021 sampai Juni 2022 selama Pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukan bahwa Yayasan Wahana Inklusif Indonesia melakukan proses advokasi pendidikan inklusif dengan melibatkan beberapa pihak mulai dari anak dengan disabilitas, orangtua, guru sekolah, Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Depok, dan masyarakat. Setiap pihak, melewati proses yang serupa dalam advokasi pendidikan inklusif. Terdapat lima proses yang dilakukan oleh Yayasan Wahana Inklusif Indonesia dalam melaksanakan advokasi pendidikan inklusif yaitu identifikasi permasalahan, perumusan solusi, pembangunan kesadaran, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Keberhasilan adanya advokasi pendidikan inklusif menghasilkan perkembangan diri anak dengan disabilitas meningkat, orangtua mengetahui cara penanganan anak dengan disabilitas, guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik anak dengan disabilitas, adanya alokasi anggaran dari Pemerintah, dan terciptanya lingkungan yang lebih inklusif di masyarakat. Jadi, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu adanya advokasi pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Inklusif Indonesia dapat membantu anak dengan disabilitas dalam memenuhi hak mendapatkan pendidikan.