Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan swasembada jagung di era pemerintahan Joko Widodo ? Jusuf Kalla (Jokowi- JK) pada periode 2014-2019. Teori yang digunakan adalah teori politik implementasi dari Grindle (1980) dikarenakan teori tersebut menjelaskan di dalam sebuah kebijakan terdapat kontradiksi. Sehingga hal ini yang digunakan untuk menganalisis proses implementasi dari swasembada jagung dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019. Menurut rilis/statemen dari kementerian pertanian, produksi jagung surplus, namun mengapa terjadi kelangkaan di pasar domestik. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidakmampuan konsumen komoditas jagung dalam mengakses komoditas jagung di nasional. Hal ini yang menunjukan kesenjangan dalam proses implementasi kebijakan swasembada jagung di Pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah kesulitan dalam mengakses supply chain dari komoditas jagung. Pendekatan kebijakan swasembada Jagung yang dibangun dengan pendekatan inkremental menunjukan adanya informasi terkait data komoditas yang kurang kompatibel sehingga menimbulkan ruang manuver bagi kelompok kepentingan. Implikasi Teori dari Grindle dalam tesis ini menunjukkan adanya kesenjangan di dalam proses implementasi kebijakan. Proses implementasi kebijakan secara khusus berinteraksi dengan proses formulasi kebijakan. Dalam kasus ini, elit memiliki peranan penting dalam melakukan alokasi sumber daya demi terimplementasinya kebijakan yang telah dirumuskan. Pada kenyataannya, alokasi sumber daya yang direncanakan elit untuk mengimplementasikan kebijakan tidak mencapai titik temu. Manuver kelompok kepentingan menunjukkan lemahnya alokasi sumber daya dalam proses implementasi kebijakan.