KSPSI dan KSPI menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya Klaster Ketenagakerjaan karena berisikan pasal-pasal yang dianggap merugikan kelompok buruh. KSPSI dan KSPI meminta legislatif dan pemerintah mengembalikan aturan dalam Klaster Ketenagakerjaan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Perjuangan mereka ternyata gagal karena pemerintah tetap mengesahkan Klaster Ketenagakerjaan berikut dengan pasal-pasal yang ditolak kelompok buruh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses gerakan KSPSI dan KSPI dalam menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengidentifikasi penyebab penurunan gerakan penolakan dengan menggunakan teori tahapan gerakan sosial dari Macionis sebagai alat analisis. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan pengumpulan dokumen audio maupun visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPSI dan KSPI bekerjasama melakukan gerakan penolakan melalui strategi Konsep, Lobby, dan Aksi. Kemunduran gerakan penolakan terjadi karena terfragmentasinya isu dan gerakan penolakan; belum dapat membangun kekuatan bersama di luar serikat buruh; tidakan represif terhadap gerakan; serta tidak memiliki alat politik yang kuat untuk mendukung gerakan penolakan. Terdapat relevansi antara proses gerakan penolakan KSPSI dan KSPI dengan teori tahapan gerakan sosial Macionis, yaitu dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dari kegagalan gerakan. Dapat diketaui bahwa faktor kegagalan gerakan penolakan dapat juga disebabkan oleh kedekatan pimpinan gerakan dengan elite berkuasa yang melemahkan gerakan perjuangan, dan karena buruh tidak memiliki perwakilan yang dapat mempengaruhi keputusan partai di tingkat pengambilan keputusan/parlemen.