Kehadiran proyek tambang atau pembangkit listrik yang mengekploitasi sumber daya alam menyimpan potensi masalah lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Proyek pembangkit listrik panas bumi PT SMGP semenjak tahun 2010 juga mengalami penolakan dari masyarakat. Sementara itu, dengan tuntutan keberlangsungan energi ditengah krisis energi fosil, pemerintah mengesahkan UU panas bumi tahun 2014 dan Omnibus Law berharap keberlangsungan proyek energi panas bumi dengan strategi Corporate Social Responsibility. PT SMGP melalui program pengembangan petani berharap mendukung keberlangsungan proyek tanpa ada gangguan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peran program pengembangan petani sebagai CSR PT SMGP dalam menghadapi resistensi masyarakat. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, dengan jumlah total informan 12 orang. Lokasi penelitian di Desa Hutalombang, Sibanggor Jae, Sibanggor Tonga, Purba Lamo yang termasuk dalam kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Adapun Teknik pengambilan data melalui wawancara informan dan studi dokumentasi. Adapun dengan dibatasi oleh konsep CSR; Social Legitimacy Theory; Resistensi, penelitian ini menunjukkan bahwa program pengembangan petani sebagai CSR PT SMGP turut berperan secara langsung dan tidak langsung dalam meredam resistensi petani. Lebih lanjut program pengembangan petani secara tidak langsung membendung kelompok tani ikut serta dalam kelompok penolakan, dinilai sebagai strategi untuk menarik simpati masyarakat, berperan menurunkan eskalasi dan jumlah penolakan masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa program ini secara tidak langsung bersumbangsih memberikan rasa kehadiran perusahaan bagi masyarakat desa terdekat sehingga mendukung keberlangsungan aktivitas perusahaan (social license to operate). Adapun saran dalam penelitian ini khususnya terkait dengan implementasi program yang dikaitkan dengan resistensi, perlunya mengidentifikasi waktu yang tepat dalam merealisasikan program dengan mempertimbangkan kemajuan kegiatan inti perusahaan, resiko, dan harapan masyarakat. Menguatkan keberlanjutan program yang bernuansa pemberdayaan, penguatan kegiatan pengawasan dan pendampingan, serta konsisten terhadap objektif yang ingin dicapai dan menyeimbangkan antara memberikan dukungan motivasi dan materi dengan rasa ketergantungan.