Mundurnya Sandiaga Salahuddin Uno dari jabatan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta menimbulkan suatu polemik baru. Permasalahan muncul ketika kedua partai pengusung tidak menemukan kesepakatan, hingga proses pengisian jabatan wakil gubenur harus ditentukan melalui mekanisme voting pada rapat paripurna yang artinya proses penentuan wakil gubernur tidak hanya melibatkan kedua partai pengusung melainkan bergeser ke arena politik DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan dinamika politik yang terjadi dalam proses pengisian jabatan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta oleh DPRD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni data yang diperoleh dari wawancara sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perilaku memilih para anggota fraksi dalam kasus pemilihan wakil gubernur ini adalah karena adanya pengaruh dari oligark.Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya praktik politik kartel yang dilakukan partai politik dalam proses pengisian jabatan wakil gubernur. Sistem kartel tercermin dalam usaha salah partai politik pengusung untuk merangkul semua partai politik yang dilakukan untuk memenangkan calon yang diusung dan demi menghindari konflik dalam pengambilan keputusan di parlemen. Implikasi teoritis menunjukan bahwa teori oligarki partai politik dan teori politik kartel telah memberikan implikasi positif dalam menjelaskan pengaruh struktur elit partai dalam hal ini oligark dalam proses pengambilan keputusan anggota fraksi dalam memilih.