Persentasi populasi lansia Indonesia kian meningkat dari waktu ke waktu memunculkan tantangan serta dampak sosial-ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak lansia. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses kebijakan Kartu Lansia Jakarta keterkaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar lansia dan ageism. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan selama bulan Juni 2022 melalui wawancara mendalam dengan 9 (sembilan) informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kebijakan Kartu Lansia Jakarta didasarkan pada adanya peningkatan populasi penduduk lanjut usia di Provinsi DKI Jakarta dan melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial PKD terhadap Lanjut Usia. KLJ ini diformulasikan dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Sosial, Bappeda, BPKD, DPRD serta Bupati/Walikota, Camat dan Lurah, dan Bank DKI. Sosialisasi KLJ dilakukan melalui media online, pendamping sosial, penyuluh sosial dan juga RT/RW. Implementasi kebijakan KLJ ini dinilai sudah tepat sasaran, dengan melakukan verifikasi dan musyawarah kelurahan untuk menentukan penerima KLJ. Tanggapan terhadap KLJ juga mendapat respon positif karena dapat memenuhi kebutuhan dasar lansia, seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan perlindungan dan kebutuhan sosial lansia. Namun, KLJ belum dapat memenuhi kebutuhan lansia atas penghargaan dan kebutuhan aktualisasi. Belum terpenuhinya kebutuhan tersebut ternyata berkaitan dengan adanya ageism pada proses kebijakan Kartu Lansia Jakarta. Adanya ageism berupa streotipe implisit terhadap kondisi lansia antara lain terungkap dari kenyataan tidak dilibatkannya lansia secara langsung dalam tahapan formulasi dan evaluasi kebijakan.