Berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia hingga saat ini masih belum diselesaikan secara yudisial oleh Negara. Hal ini memunculkan reaksi berupa gerakan Aksi Kamisan yang merupakan salah satu gerakan HAM yang konsisten di Indonesia dalam menuntut dan mendorong Negara menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep kewargaan digital yang dirumuskan oleh Mossberger dkk (2008) yang digunakan untuk menjelaskan praktik partisipasi politik dari wacana penegakan HAM di ranah online maupun offline. Studi ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus gerakan Aksi Kamisan, di mana data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan yang dilakukan gerakan Aksi Kamisan di media sosial menawarkan tiga bentuk partisipasi politik 1) Partisipasi di ruang obrolan, (2) Menyebarkan informasi politik melalui berita online, (3) Partisipasi politik di ruang yang lebih privat. Gerakan Aksi Kamisan di media sosial yang memicu partisipasi politik tersebut menciptakan dan meningkatkan minat politik terhadap Aksi Kamisan secara perlahan di ruang fisik maupun di ruang digital. Selain itu agenda yang dilakukan Aksi Kamisan di media sosial memicu partisipasi politik yang tercermin dalam kontestasi dan perdebatan kritis melalui kolom komentar dan siaran langsung.