Tesis ini membahas repertoar sebagai strategi perlawanan serta menguji konsep Ruang Publik Digital selama bergulirnya wacana RUU Omnibus Law di Twitter. Penolakan masif terjadi karena pengesahan RUU Omnibus Law berdampak buruk pada nasib para tenaga kerja dan karpet merah dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Penelitian ini menggabungkan penelitian kualitatif berbasis digital dengan software Netlytic dalam menghimpun data serta Wordji dan Gephi demi memenuhi kebutuhan mendeskripsikan jejaring lewat Social Network Analysis (SNA). Penelitian ini menunjukkan bahwa para pegiat dan berbagai organisasi sipil menjadi aktor dominan dalam menawarkan narasi tandingan sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni Negara. Meskipun begitu, relasi yang terbangun menunjukkan ketimpangan (asimetris), dimana informasi yang disebarkan oleh aktor dengan pengaruh tinggi tidak membutuhkan umpak balik (feedback) namun tujuan utama dari penyebaran informasi ini bisa menjangkau aktor yang lebih luas. Framing juga menjadi salah satu strategi dalam mengungkap konflik kepentingan para elit dan membangun konsensus hasil dari proses interaktif dan diskursif, salah satunya lewat hashtag yang menjadi identitas perlawanan. Peristiwa RUU Omnibus Law menunjukkan bahwa Twitter tidak cukup memadai dalam kerangka Ruang Publik Digital. Namun demikian, Twitter menjadi media sosial yang paling demokratis dengan menunjukkan dukungannya dan keberpihakannya kepada aktivisme digital dan upaya- upaya penegakan demokrasi dan HAM.