Penelitian ini membahas gerakan protes sebagai bagian dari kontrol sosial dan politik
masyarakat sipil kepada pemerintah India. Secara khusus yang akan diteliti adalah
gerakan protes petani yang menentang kehadiran tiga undang-undang pertanian pada
tahun 2020-2021. Pada September 2020, Parlemen India mengesahkan UU Pertanian
yang terdiri dari RUU Perjanjian Petani (Pemberdayaan dan Perlindungan) tentang
Jaminan Harga dan Undang-Undang Layanan Pertanian, 2020; RUU Perdagangan dan
Niaga (Promosi dan Fasilitasi) Hasil Petani, 2020; dan RUU Komoditas Esensial
(Amandemen), 2020. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan
kegiatan ekonomi pedesaan India dan juga meningkatkan kondisi ekonomi petani.
Namun, para petani dan kelompok masyarakat sipil melakukan protes untuk menuntut
pemerintah agar mencabut UU tersebut karena dianggap akan merugikan para petani.
Sebagai akibat dari protes tersebut, pada 29 November 2021 Parlemen India
mengesahkan RUU Pencabutan Hukum Pertanian untuk mencabut UU Pertanian 2020.
Penelitian ini menggunakan konsep Radically Network Societies (RNS) oleh Pai &
Kotasthane (2016) dan teori Struktur Peluang Politik oleh Tarrow (1998). Hasil penelitian
ini menemukan bahwa adanya jaringan individu yang sangat terhubung, memiliki
identitas, dan dimotivasi oleh penyebab langsung yang sama, serta struktur peluang
politik, dalam gerakan protes petani dapat mempengaruhi pencabutan tiga undang-
undang pertanian.
Deskripsi Lengkap