Depok, tempat ditemukannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia, berhadapan dengan masalah tata kelola perlindungan tenaga kesehatan. Tercatat 4 kasus kematian tenaga kesehatan pada tahun 2020-2021. Selain itu, 1 poli rawat jalan di RSUD Kota Depok dan 3 Puskesmas terpaksa ditutup karena lebih dari 24 tenaga kesehatannya terkonfirmasi positif virus menular tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah dalam perlindungan tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses politik dalam upaya perlindungan tenaga kesehatan di Depok. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan serangkaian kebijakan terkait perlindungan tenaga kesehatan yang kemudian mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kota Depok tidak mengontekstualisasikan regulasi tersebut untuk menjawab kebutuhan yang lebih spesifik terkait perlindungan tenaga kesehatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan data hasil wawancara dengan narasumber terkait, serta mengacu pada studi Gaskell, dkk. (2020) tentang proses politik dalam sistem tata kelola perlindungan tenaga kesehatan, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa telah terjadi masalah dalam proses politik yang berpengaruh pada lemahnya sistem tata kelola kebijakan. Hal ini diakibatkan oleh adanya miskomunikasi dan ketidakpercayaan antar berbagai aktor politik terkait termasuk legislatif, eksekutif, dan tenaga kesehatan.