Apa yang dewasa ini dikenal luas sebagai perekonomian gig adalah hasil perkembangan perkembangan teknologi digital, khususnya penggunaan aplikasi yang mudah digunakan masyarakat secara massal. Ekonomi gig yang mampu membuat murah transaksi antara konsumen, produsen, dan pedagang mengandalkan teknologi digital dan juga hubungan kerja sistem kontrak independen/kemitraan, yang biasa disebut sebagai pekerja gig. Kondisi pekerja gig umumnya bersifat rentan karena jam kerja yang panjang dan bayaran berbasis proyek tanpa adanya gaji pokok. Penting untuk diperhatikan bahwa sejak tahun 2015, di beberapa negara muncul fenomena para pekerja gig, khususnya yang berada di sektor pengantaran online, dalam membentuk organisasi-organisasi kolektif dan melakukan resistensi untuk sebagai respon terhadap kondisi kerentanan yang mereka alami. Penelitian ini membandingkan resistensi yang dilakukan oleh pekerja gig pengantaran daring di dua negara, yaitu pekerja gig yang bekerja untuk di perusahaan platform Gojek (Indonesia) dan Deliveroo (Inggris). Penelitian ini menggunakan kerangka teori aspek ekonomi politik dalam perekonomian gig (Woodcock 2019) guna menjelaskan tentang mengapa regulasi negara dan kekuatan pekerja dapat mempengaruhi bentuk resistensi pekerja gig daring di kedua negara. Penelitian ini menemukan regulasi ketenagakerjaan yang tidak memposisikan pekerja gig dan kekuatan pekerja dalam membentuk organisasi-organisasi kolektif turut mempengaruhi bentuk dan cara resistensi yang dilakukan dalam merespon kondisi kerentanan kerja yang dihadapi oleh pekerja gig.