Perubahan iklim yang mengancam berbagai lini kehidupan mendesak negara-negara untuk mewujudkan komitmennya dalam Perjanjian Paris, utamanya dalam menekan serta menurunkan rata-rata suhu global hingga 2°C, melalui kebijakan domestiknya masing- masing. Upaya mencapai target suhu tersebut salah satunya ditempuh dengan menekan laju emisi di tiap negara. Laju emisi mayoritasnya dihasilkan dari sektor energi melalui konsumsi listrik dan karenanya, pengurangan emisi di sektor ini menjadi langkah yang determinan. Singapura merupakan salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Paris sekaligus menjadi negara yang mengelola sekaligus mengkonsumsi energi hasil olahan gas alam secara intens. Kondisi ini mendesak pemerintah untuk mengatur ulang strategi pemanfaatan gas alam agar tidak menghasilkan emisi dalam jumlah yang masif melalui kerangka Long-Term Low Emissions Development Strategy (LEDS). Profilnya sebagai negara pembangunan (developmental state) berikut dengan rekam jejak efektivitas dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut berimplikasi terhadap pengelolaan lingkungannya yang dilakukan secara otoritarian (authoritarian environmentalism). Tata kelola lingkungan seperti ini ditempuh dan dipertahankan dengan harapan Singapura dapat mencapai target kebijakan iklimnya secara efektif tanpa mengorbankan perekonomiannya. Temuan dalam riset ini adalah tata kelola authoritarian environmentalism yang berorientasi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam kebijakan iklim mampu memberikan manfaat bagi perekonomian dan lingkungan sehingga pengelolaan ini terus dipertahankan guna mencapai dasar cita-cita pembangunan Singapura.