Berdasarkan amanat konstitusi, Negara Indonesia mengakui adanya hak atas air bagi seluruh warga Negara. Oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat, salah satunya dalam hal layanan air minum. Pada kasus Jakarta, pengelolaan layanan air minum merupakan tanggung jawab PAM Jaya. Karena adanya keterbatasan kemampuan, finansial, dan manajemen kewenangan tersebut dialihkan kepada pihak swasta. Tetapi dalam realisasinya keterlibatan pihak swasta juga tidak dapat menjamin peningkatan pelayanan air minum di DKI Jakarta. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan air minum dari mitra swasta ke PAM Jaya. Untuk menghasilkan tata kelola air yang baik, pemerintah dapat menggunakan paradigma water governance yang menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu pendekatan dalam teori tersebut yaitu three layers model of water governance. Berdasarkan pendekatan tersebut, lapisan institusional yang memadai merupakan salah satu syarat dasar terwujudnya tata kelola air yang baik. Lapisan institusional berkaitan dengan aspek-aspek kelembagaan seperti pembagian peran dan tanggung jawab dalam kerangka organisasi, instrumen hukum dan kebijakan, serta struktur pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis aspek-aspek institusional dari kebijakan pengambilalihan pengelolaan air dari mitra swasta ke PAM Jaya yang dapat mendukung peningkatan pengelolaan layanan air minum di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang didapat dari wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kebijakan pengambilalihan pengelolaan air kembali kepada PAM Jaya telah memenuhi beberapa aspek dalam lapisan institusional yang memadai. Namun meski begitu terdapat beberapa aspek penting lainnya dalam lapisan institusional yang masih harus mendapat perhatian khusus untuk mewujudkan tata kelola air yang baik, efektif, dan efisien.